Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026 melakukan pembaruan signifikan dalam sistem administrasi kependudukan, khususnya terkait pencantuman status pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Regulasi ini merupakan revisi dari Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, dengan tujuan utama menciptakan keseragaman, integrasi data, serta peningkatan akurasi basis data nasional.

Salah satu substansi penting dalam kebijakan ini adalah penetapan 106 jenis pekerjaan resmi yang diakomodasi dalam sistem administrasi kependudukan (SIAK), mencakup sektor formal, informal, hingga profesi spesifik.

Ketentuan Utama Pekerjaan dalam e-KTP 2026

Permendagri ini menegaskan beberapa prinsip dasar dalam pencantuman pekerjaan:

1. Standarisasi dan Penyederhanaan Nomenklatur

Penulisan jenis pekerjaan tidak lagi bersifat variatif atau bebas, melainkan harus mengacu pada daftar resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Khusus bagi aparatur negara:

• Penulisan PNS dan PPPK diseragamkan menjadi “ASN” dalam kolom pekerjaan.
• Tujuannya adalah menyederhanakan administrasi dan menghindari inkonsistensi data antarinstansi.

2. Integrasi Data Nasional

Standarisasi ini mendukung sinkronisasi data antara Dukcapil, instansi pemerintah, perbankan, dan layanan publik lainnya.

3. Tidak Mengubah Status Hukum Profesi

Perubahan hanya bersifat administratif. Status kepegawaian, hak, dan kewajiban tetap mengikuti peraturan sektoral masing-masing.

4. Pembaruan Bertahap

Perubahan data pekerjaan tidak dilakukan secara serentak, melainkan:

• Saat perekaman baru
• Saat perubahan data
• Saat pencetakan ulang dokumen

Prosedur Update Status Pekerjaan e-KTP

Masyarakat yang ingin memperbarui status pekerjaan dapat mengikuti prosedur berikut:

1. Persiapan Dokumen

• KTP-el lama
• Kartu Keluarga (KK)
• Dokumen pendukung (surat kerja, SK, atau keterangan usaha)

2. Pengajuan ke Dukcapil

Datang ke:

• Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
• Mal Pelayanan Publik
• Layanan online (jika tersedia)

3. Verifikasi dan Validasi

Petugas akan mencocokkan pekerjaan dengan klasifikasi resmi 106 jenis pekerjaan.

4. Perekaman atau Update Data

• Data diperbarui dalam sistem SIAK
• Jika diperlukan, dilakukan pencetakan ulang KTP/KK

5. Penerbitan Dokumen Baru

Dokumen yang telah diperbarui akan mencantumkan pekerjaan sesuai standar terbaru.

Klasifikasi 106 Jenis Pekerjaan dalam e-KTP

Secara konseptual, jenis pekerjaan dalam sistem terbaru dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar berikut:

A. Kategori Non-Pekerja

• Belum/Tidak Bekerja
• Pelajar/Mahasiswa
• Pensiunan
• Mengurus Rumah Tangga

B. Sektor Pemerintahan dan Keamanan

• ASN (menggantikan PNS & PPPK)
• Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• Kepolisian RI
• Pejabat Negara

C. Sektor Formal dan Korporasi

• Karyawan Swasta
• Karyawan BUMN
• Karyawan BUMD
• Karyawan Honorer

D. Sektor Pertanian dan Kelautan

• Petani/Pekebun
• Peternak
• Nelayan/Perikanan
• Buruh Tani

E. Sektor Industri dan Konstruksi

• Pekerja Industri
• Pekerja Konstruksi
• Operator Mesin
• Teknisi

F. Sektor Perdagangan dan Jasa

• Pedagang
• Wiraswasta
• Pengusaha
• Transportasi

G. Sektor Keterampilan dan Kerajinan

• Tukang Kayu
• Tukang Batu
• Tukang Las
• Tukang Jahit
• Penata Rambut

H. Sektor Seni, Budaya, dan Profesi Khusus

• Seniman
• Desainer
• Penerjemah
• Perancang Busana

I. Sektor Keagamaan dan Sosial

• Imam Masjid
• Pendeta
• Tokoh Agama
• Relawan Sosial

J. Profesi Spesifik dan Tradisional

• Tabib
• Paraji
• Tukang Gigi
• Praktisi Pengobatan Tradisional

(Catatan: daftar rinci 106 pekerjaan merupakan pengembangan dari klasifikasi sebelumnya yang berjumlah 99 jenis pekerjaan dalam sistem SIAK, yang kini diperluas untuk mengakomodasi perkembangan profesi modern dan informal.)

Implikasi Kebijakan

Penerapan Permendagri No. 6 Tahun 2026 membawa sejumlah implikasi strategis:

1. Peningkatan kualitas data kependudukan
2. Kemudahan integrasi layanan publik berbasis data
3. Penguatan identitas profesi secara nasional
4. Pengurangan ambiguitas dalam penulisan pekerjaan

Penutup

Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 menandai fase baru dalam reformasi administrasi kependudukan Indonesia. Melalui standarisasi jenis pekerjaan hingga 106 kategori, pemerintah tidak hanya menyederhanakan sistem, tetapi juga membangun fondasi data yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika dunia kerja modern.

Kebijakan ini pada akhirnya menegaskan bahwa identitas kependudukan bukan sekadar data administratif, melainkan instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis data.