BANYUMAS — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyumas menggelar kegiatan Sosialisasi Pelaporan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa (24/2/2026) pukul 11.00–12.00 WIB. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor W.13-HN.04.04-59 tanggal 3 Februari 2026 perihal sosialisasi pelaporan layanan Posbankum desa.
Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah desa terkait mekanisme pelaporan layanan Posbankum, sekaligus memastikan pelaksanaan layanan bantuan hukum di tingkat desa berjalan tertib, terukur, dan sesuai ketentuan. DPMD Kabupaten Banyumas menekankan pentingnya pelaporan yang sistematis sebagai bagian dari penguatan akses keadilan bagi masyarakat desa.
Pemerintah Desa Panembangan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hadir mengikuti sosialisasi secara daring yakni Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto, S.Pd., Sekretaris Desa Anggoro Agus Triyono, ST., Kepala Dusun 2 Agus Priyanto, A.Ma.Pust., serta Kepala Dusun 3 Tarwo.
Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan tata cara pelaporan layanan Posbankum desa, mulai dari pencatatan layanan, penginputan data, hingga penyampaian laporan secara berkala. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan hukum.
Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam memahami kewajiban pelaporan layanan Posbankum. “Kegiatan ini sangat membantu kami dalam memperkuat pelayanan bantuan hukum di desa. Dengan pemahaman yang lebih baik terkait pelaporan, kami berharap layanan Posbankum Desa Panembangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
