PANEMBANGAN — Pemerintah Desa (Pemdes) Panembangan menggelar kegiatan apel dan rapat koordinasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Senin, 20 April 2026, bertempat di Ruang Kepala Desa Panembangan. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program desa.

Apel yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perangkat desa dan karyawan desa Panembangan. Dari unsur BPD, hadir Ketua BPD Ngadinu, S.Pd., serta anggota BPD Irfani. Kehadiran kedua unsur ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga eksekutif desa dan lembaga representatif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Agenda utama rapat meliputi koordinasi lintas perangkat desa, evaluasi kegiatan yang telah berjalan, serta penyampaian masukan dan usulan dari BPD. Dalam forum tersebut, BPD memberikan sejumlah catatan konstruktif yang berorientasi pada peningkatan kinerja, efektivitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketua BPD menekankan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan BPD tidak semata-mata bersifat korektif, melainkan juga sebagai mitra strategis Pemdes dalam memastikan program-program desa berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pihak Pemdes menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan, serta memandangnya sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola desa.

Diskusi berlangsung dinamis dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan saling menghargai peran masing-masing lembaga. Pemdes berperan sebagai pelaksana kebijakan dan program pembangunan, sementara BPD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Keduanya diposisikan sebagai pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif dan transparan.

Melalui kegiatan ini, hubungan kelembagaan antara Pemdes dan BPD Panembangan semakin diperkuat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat desa, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi refleksi komitmen bersama bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang harmonis, komunikasi yang efektif, serta kesamaan visi dalam melayani masyarakat.