PANEMBANGAN — Besarnya alokasi dana yang dikelola pemerintah desa menuntut kompetensi manajerial yang tinggi serta pemahaman hukum yang ketat. Dalam upaya memperkuat fondasi tata kelola tersebut, Pemerintah Desa Panembangan menyelenggarakan Penyuluhan Hukum bertajuk "Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa" di Pendopo Balai Desa Panembangan, Jumat (17/4/2026).

Narasumber utama, Camat Cilongok Susanti Tri Pamuji, S.STP., M.Si., memaparkan secara detail mengenai instrumen, mekanisme, hingga risiko hukum yang melekat dalam pengelolaan anggaran desa.

Nilai Filosofis dan Etis Pengelolaan

Penyuluhan hukum ini bukan sekadar sosialisasi aturan, melainkan upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap individu memahami hak dan kewajibannya, serta menciptakan budaya taat hukum. Susanti menekankan lima asas utama yang harus menjadi napas dalam pengelolaan keuangan desa:

• Transparansi: Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

• Akuntabilitas: Kewajiban mempertanggungjawabkan setiap hasil akhir kegiatan sesuai peraturan.

• Partisipatif: Melibatkan kelembagaan dan unsur masyarakat desa dalam setiap proses.

• Tertib dan Disiplin Anggaran: Penggunaan anggaran yang bijaksana, teratur, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

  
  

Struktur dan Mekanisme APBDesa

Keuangan desa diwadahi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang mencakup tiga komponen besar:

1. Pendapatan: Meliputi Pendapatan Asli Desa (hasil usaha, swadaya), Dana Transfer (Dana Desa, ADD, bagi hasil pajak), dan pendapatan lain-lain yang sah seperti hibah.

2. Belanja: Dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan: Mengelola SiLPA tahun sebelumnya, dana cadangan, maupun penyertaan modal desa (BUMDes).

Proses ini mengikuti siklus yang rigid, dimulai dari perencanaan enam tahunan (RPJMDesa) dan tahunan (RKPDesa) yang menjadi dasar penyusunan APBDesa. Pada tahap pelaksanaan, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), termasuk Bendahara Desa yang wajib melakukan penatausahaan melalui Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Bank.

Pengawasan Berlapis dan Mitigasi Risiko

Susanti menguraikan bahwa pengawasan terhadap desa dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders):

• Masyarakat & BPD: Melakukan pemantauan partisipatif dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

• Camat: Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi.

• APIP, BPK, & KPK: Melakukan pemeriksaan teknis, audit keuangan negara, hingga penindakan tindak pidana korupsi.

Evaluasi: Menghindari Temuan Berulang

Sebagai bentuk mitigasi, Camat Cilongok membeberkan sejumlah temuan administratif yang sering muncul dalam pemeriksaan DD dan ADD, di antaranya:

• Ketidaklengkapan bukti pendukung SPJ (kuitansi tanpa tanggal atau stempel).

• Realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

• Kelalaian bendahara dalam memungut atau menyetorkan pajak negara (PPN/PPh).

• Temuan yang merugikan negara seperti kekurangan volume pekerjaan, kemahalan harga, dan pembayaran ganda.

"Integritas dalam administrasi adalah perisai terbaik bagi perangkat desa. Tanpa ketertiban administrasi, niat baik pembangunan bisa terganjal persoalan hukum," tegas Susanti mengakhiri paparannya.

Melalui penyuluhan ini, Pemerintah Desa Panembangan diharapkan mampu menjalankan tata kelola yang tidak hanya serap anggaran, tetapi juga tepat sasaran dan bersih dari penyimpangan.